MII – Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menegaskan disinformasi, teknologi deepfake, serta aktivitas buzzer terorganisir telah berkembang menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan politik Indonesia. Menurutnya, ancaman ini tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan biasa di ruang digital. “Disinformasi harus diperlakukan sebagai ancaman nasional,” kata Sukamta.
Ia menilai pola serangan digital saat ini semakin kompleks dan terstruktur, sehingga negara harus hadir dengan pendekatan yang sistematis dan terukur. Sukamta mendorong pembentukan kerangka nasional integritas informasi yang dilengkapi sistem deteksi dini berbasis kecerdasan buatan.
“Kita perlu membangun kerangka nasional integritas informasi, sistem deteksi dini berbasis AI, dan memperkuat literasi digital 2.0 agar masyarakat lebih tangguh menghadapi manipulasi ruang digital,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sukamta mendesak penguatan regulasi melalui penyusunan Undang-Undang Keamanan Siber atau Ketahanan Digital, serta revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE ).
Revisi tersebut, kata dia, harus memasukkan pengaturan tegas terhadap praktik buzzer destruktif yang merusak demokrasi dan kohesi sosial.
Selain regulasi, Sukamta juga meminta pemerintah mempercepat pembangunan Digital Situational Awareness Platform, sebuah sistem nasional yang mampu memantau opini publik, aktivitas bot, disinformasi, dan pola serangan siber secara real-time.
“Tanpa sistem pemantauan terpadu, negara akan terus tertinggal dari pola serangan digital yang berkembang sangat cepat. Kita membutuhkan teknologi setingkat negara maju untuk melindungi rakyat,” tuturnya.
Sukamta menegaskan ketahanan digital merupakan bagian tak terpisahkan dari kedaulatan negara. Menurutnya, keamanan siber dan integritas informasi akan menentukan arah masa depan bangsa. “Jika reformasi ini tidak segera dilakukan, kita berpotensi menghadapi kerugian ekonomi, instabilitas sosial, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap negara,” pungkas Sukamta. create by Yulianto
