MII -Jakarta – Polemik terkait pernyataan Budi Arie di hadapan Presiden Joko Widodo mengenai perubahan sebelum 2029 dinilai bukan persoalan yang terlalu penting untuk diperdebatkan secara berkepanjangan.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara ( PKN ) Anas Urbaningrum menilai, perdebatan mengenai pernyataan tersebut berpotensi hanya menjadi “perdebatan klise” dan berujung pada saling tuding.
Menurut Anas, persoalan yang jauh lebih penting dan memiliki urgensi tinggi adalah bagaimana melakukan “modifikasi cuaca politik” secara serius agar kondisi politik nasional menjadi lebih teduh, stabil, dan produktif.
Ada sejumlah langkah yang perlu dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut.
Perbaikan Kinerja Pemerintah
Pertama, pemerintah harus sungguh-sungguh memperbaiki dan meningkatkan kinerja. Menurut Anas, perbaikan kinerja merupakan kunci utama dalam meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik.
Kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik harus diimplementasikan secara tepat dan benar. Hasilnya pun perlu terus didorong hingga mencapai titik yang paling optimal.
Sementara itu, terhadap kebijakan yang mendapatkan kritik dari masyarakat, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan koreksi. Keberanian untuk mengoreksi kebijakan dinilai sebagai langkah yang baik dan benar, termasuk apabila persoalannya berada pada tingkat implementasi.
Komunikasi Pemerintah Harus Diperbaiki
Kedua, pemerintah perlu memperbaiki pola komunikasi publik. Kebijakan yang baik harus disampaikan kepada masyarakat dengan cara yang baik, jelas, dan mudah dipahami.
Begitu pula terhadap kebijakan yang mendapatkan kritik. Pemerintah perlu memberikan tanggapan dan penjelasan secara elegan, terbuka, serta berbasis fakta.
Menurut Anas, berbagai persoalan yang muncul akibat komunikasi yang kurang efektif juga harus ditekan seminimal mungkin. Pemerintah tidak hanya dituntut menghasilkan kebijakan yang baik, tetapi juga mampu menjelaskan kebijakan tersebut kepada publik dengan komunikasi yang tepat.
Presiden Perlu Memperkuat Verifikasi Informasi
Ketiga, Presiden perlu mempertajam daya periksa terhadap berbagai laporan dan informasi yang diterima dari seluruh jajaran pemerintahan.
Langkah tersebut penting untuk menekan munculnya laporan yang bersifat asal bapak senang (ABS). Laporan yang terlalu manis dan cenderung menggambarkan kondisi secara berlebihan perlu diperiksa serta ditelaah menggunakan parameter yang faktual dan objektif.
Para pembantu Presiden yang memiliki tugas melakukan pemeriksaan dan telaah juga dituntut bekerja lebih keras dan berani menyampaikan kondisi secara objektif berdasarkan data yang autentik.
Presiden, kata Anas, membutuhkan informasi yang objektif agar dapat mengambil langkah dan kebijakan secara tepat. Informasi yang dibutuhkan bukan sekadar laporan yang bersifat kosmetik, melainkan laporan yang menggambarkan kondisi sebenarnya.
“Presiden perlu laporan yang objektif-optimistis, bukan polesan pemanis,” ujar Anas.
Membangun Demokrasi yang Sehat dan Produktif
Anas menilai, apabila langkah-langkah tersebut dilakukan secara konsisten, kondisi politik nasional akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. “Cuaca politik” akan menjadi lebih teduh dan stabil karena ditopang oleh meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Menurutnya, demokrasi yang sehat tidak cukup hanya ditandai dengan kondisi yang stabil dan damai. Demokrasi juga harus mampu menghasilkan produktivitas serta memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.
“Demokrasi kita harus dijaga untuk terus bergerak maju, sehat, dan produktif. Bukan yang maju-mundur, penuh retakan, dan sering disertai patahan,” kata Anas.
Ia menegaskan, energi bangsa sebaiknya tidak habis untuk memperbesar perdebatan dan konflik politik. Sebaliknya, energi tersebut perlu diarahkan untuk memperkuat demokrasi dan menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Berkah demokrasi kita, jangan jadi retakan dan patahan. Energi bangsa ini lebih baik difokuskan dan dicurahkan untuk membangun demokrasi produktif,” pungkasnya. create by Ahmad Catur NBU
