MII – Pemalang, Jawa Tengah – Dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Kali ini, sebuah gudang yang berlokasi di Jalan Jebed Selatan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, diduga digunakan sebagai tempat penampungan solar bersubsidi dalam jumlah besar.

Peristiwa tersebut bermula ketika awak media yang sedang berada di sekitar lokasi untuk sarapan pagi melihat adanya aktivitas sejumlah kendaraan, khususnya mobil truk, yang keluar-masuk sebuah gudang. Dari pengamatan di lokasi, kendaraan tersebut terlihat membawa kempu, yaitu wadah penampungan berkapasitas besar.

Merasa curiga dengan aktivitas tersebut, awak media kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan melihat secara langsung kegiatan yang berlangsung di dalam gudang.

Saat berada di lokasi, awak media mendapati dugaan aktivitas pemindahan atau penyedotan solar dari kempu yang berada di dalam kendaraan truk ke sejumlah kempu yang telah disiapkan di dalam gudang.

Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Awak media mendatangi Polsek Taman dan menyampaikan informasi mengenai dugaan aktivitas penampungan solar bersubsidi tersebut.

Pihak Polsek Taman kemudian merespons laporan tersebut. Awak media bersama anggota kepolisian mendatangi lokasi gudang untuk melakukan pengecekan.

Dalam pemeriksaan di lokasi, polisi disebut menemukan sembilan kempu yang berada di dalam gudang dan diduga berisi solar bersubsidi. Selain itu, ditemukan pula satu unit mobil truk yang di dalamnya terdapat dua kempu serta satu unit kendaraan Elf yang membawa sejumlah jerigen.

Situasi sempat memanas ketika polisi melakukan pemeriksaan.

Saat anggota Polsek Taman sedang melakukan koordinasi melalui telepon dengan jajaran Polres Pemalang, salah seorang sopir kendaraan L300 tersebut diduga melarikan diri menuju area persawahan.

Sejumlah anggota Polsek Taman kemudian melakukan pengejaran. Setelah dilakukan pengejaran, sopir tersebut berhasil diamankan kembali oleh anggota kepolisian dan dibawa ke lokasi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Menurut keterangan yang disampaikan di lokasi, pemilik gudang disebut berinisial S. Namun, mengenai status hukum S maupun pihak-pihak lain yang berada di lokasi, seluruhnya masih harus menunggu hasil pemeriksaan dan penyidikan resmi dari aparat penegak hukum.

Tidak lama kemudian, sejumlah anggota dari Polres Pemalang tiba di lokasi. Petugas melakukan pemeriksaan dan mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas penampungan solar tersebut.

Adapun barang yang disebut diamankan antara lain sembilan kempu berisi solar yang diduga bersubsidi, satu unit mobil truk, dua unit sepeda motor, serta satu unit mobil L300 yang membawa sejumlah jerigen.

Gudang tersebut juga disebut dipasang garis polisi untuk kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Diduga Melibatkan Penampungan dan Pemindahan BBM Bersubsidi

Jika hasil penyidikan nantinya membuktikan bahwa solar tersebut merupakan BBM bersubsidi yang diperoleh, dipindahkan, disimpan, atau diperdagangkan dengan cara yang tidak sesuai ketentuan, perkara tersebut dapat masuk ke ranah tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi.

Salah satu ketentuan yang relevan adalah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mengatur bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat dikenai pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar.

Selain itu, Pasal 53 UU 22/2001 mengatur ketentuan pidana terkait kegiatan pengangkutan, penyimpanan, maupun niaga tanpa izin usaha. Dalam ketentuan tersebut, penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan dapat dikenai pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling tinggi Rp30 miliar, sedangkan pengangkutan atau niaga tanpa izin usaha juga memiliki ketentuan pidananya masing-masing.

Perlu dicatat, penerapan pasal secara konkret tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan temuan awal di lapangan. Penyidik perlu memastikan asal-usul solar, status subsidi, dokumen pembelian dan pengangkutan, kepemilikan kendaraan serta kempu, izin usaha apabila ada, tujuan penyaluran, dan hubungan masing-masing orang dengan kegiatan tersebut.

Pemerintah Memiliki Aturan Khusus Mengenai Distribusi BBM

Pengaturan mengenai penyediaan dan pendistribusian BBM juga terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang telah mengalami perubahan, antara lain melalui Perpres Nomor 43 Tahun 2018.

Aturan tersebut pada prinsipnya mengatur penyediaan dan pendistribusian BBM, termasuk mekanisme pendistribusian jenis BBM tertentu dan konsumen pengguna yang berhak. Perpres tersebut juga mengatur kemungkinan penerapan sistem pendistribusian tertutup terhadap jenis BBM tertentu.

Karena itu, apabila benar terdapat solar bersubsidi dalam jumlah besar yang dikumpulkan di suatu gudang dan dipindahkan dari kendaraan ke kempu penampungan tanpa dasar distribusi yang sah, aparat perlu menelusuri seluruh rantai pasoknya.

Masyarakat Minta Penanganan Dilakukan Secara Transparan

Atas temuan tersebut, masyarakat dan awak media meminta Polres Pemalang melakukan penyelidikan secara menyeluruh serta mengungkap dari mana solar tersebut berasal dan akan didistribusikan ke mana.

Masyarakat juga meminta agar pemeriksaan tidak hanya berhenti pada sopir atau orang yang berada di lokasi ketika dilakukan penggerebekan. Jika berdasarkan alat bukti ditemukan adanya pihak lain yang memerintahkan, menyediakan tempat, membeli, menampung, mengangkut, atau memperjualbelikan BBM bersubsidi secara melawan hukum, maka pihak-pihak tersebut diharapkan turut diperiksa sesuai ketentuan hukum.

Selain itu, asal-usul sembilan kempu yang disebut berisi solar, kendaraan yang digunakan, dokumen pengangkutan, serta transaksi pembelian BBM juga menjadi bagian penting yang perlu ditelusuri penyidik.

Pengamanan barang bukti oleh kepolisian diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mengungkap dugaan jaringan distribusi BBM bersubsidi tersebut secara lebih luas.

Hingga berita ini diterbitkan, proses hukum dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan masih menjadi kewenangan Polres Pemalang. Prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Masyarakat berharap apabila hasil penyidikan membuktikan adanya tindak pidana, Polres Pemalang dapat menindak para pelaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut. create by Team Investigasi mediainformasiindonesia.com