MII – Bogor – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan terkait aktivitas pertambangan di wilayah Bogor Barat tidak boleh diputuskan karena adanya tekanan dari pihak tertentu.Menurutnya, seluruh keputusan pemerintah harus dibangun di atas sistem yang kuat, aturan yang jelas, serta integritas yang tetap terjaga.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas berbagai desakan yang muncul terkait penutupan sejumlah aktivitas tambang di Bogor Barat yang berdampak langsung terhadap ribuan pekerja dan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut.
KDM mengaku memahami keresahan masyarakat, terutama para pekerja tambang yang kehilangan sumber penghasilan akibat penghentian aktivitas tambang dalam beberapa waktu terakhir.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bogor yang terus melakukan komunikasi dan memperjuangkan kepentingan warganya.
Menurutnya, pemerintah daerah telah menunjukkan kepedulian terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak. Namun demikian, ia menilai persoalan tambang tidak bisa dilihat hanya dari sisi ekonomi semata.
“Kebijakan tidak boleh dibangun atas tekanan. Semua harus berdasarkan sistem yang benar dan integritas yang dijaga,” ujar KDM.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan banyak aspek sebelum mengambil keputusan, mulai dari dampak lingkungan, tata ruang, keselamatan masyarakat, hingga keberlangsungan hidup warga di masa depan.
KDM juga mengingatkan bahwa aktivitas pertambangan yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan persoalan serius, seperti kerusakan lingkungan, bencana alam, hingga konflik sosial di tengah masyarakat.
Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu mencari titik keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Ia memastikan aspirasi masyarakat tetap didengar, tetapi proses pengambilan keputusan harus tetap mengacu pada aturan dan kepentingan jangka panjang.
Di sisi lain, penutupan aktivitas tambang di wilayah Bogor Barat memang menimbulkan efek domino terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Banyak pekerja kehilangan mata pencaharian, sementara sejumlah usaha kecil yang bergantung pada aktivitas tambang ikut terdampak.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Bogor disebut akan terus melakukan pembahasan guna mencari solusi terbaik agar masyarakat tetap mendapatkan kepastian ekonomi tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan tata kelola yang baik. create by Gunawan Suhendar
