MII – Cianjur – Pemprov Jawa Barat memberikan klarifikasi tegas terkait isu yang beredar di media sosial mengenai rencana pergantian nama provinsi. Pemprov memastikan bahwa rangkaian peringatan Milangkala Tatar Sunda tidak berkaitan dengan upaya administratif untuk mengubah nama Provinsi Jawa Barat.
Isu ini sempat memicu perdebatan publik seiring dengan maraknya pelaksanaan Kirab Budaya yang mengarak Mahkota Binokasih ke berbagai wilayah di Jawa Barat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ( Diskominfo ) Jawa Barat, Mas Adi Komar, menegaskan bahwa istilah Tatar Sunda yang digunakan dalam perayaan tersebut menitikberatkan pada pelestarian sejarah dan jati diri masyarakat, bukan persoalan birokrasi pemerintahan.
“Tidak ada yang mengarah ke sana ( pergantian nama ). Nama Provinsi Jawa Barat tetap sah dan telah diatur dalam undang – undang. Milangkala Tatar Sunda ini fokus pada unsur budaya dan teritorial historis tentang Kerajaan Sunda dan nilai – nilai identitasnya,” ujar Adi Komar dilansir dari Antara, Senin (18/5/26).
Menurut Adi, Hari dan Milangkala Tatar Sunda dibuat untuk menghidupkan kembali kesadaran sejarah dan warisan budaya Sunda yang tumbuh di wilayah Jawa Barat sejak ratusan tahun lalu. Adi menyebut penetapan Hari dan Milangkala Tatar Sunda sudah melalui kajian historis akademis sebelum akhirnya ditetapkan melalui keputusan gubernur.
“Di awal, ada kajian secara akademis oleh akademisi. Milangkala Tatar Sunda ini disampaikan mengangkat historis kesundaan, dan sudah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur juga, untuk penetapannya pada 18 Mei,” ucapnya.
Sementara itu, peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat, kata Adi, tetap berlangsung seperti biasa setiap 19 Agustus sesuai aturan dan udang – undang yang berlaku saat ini. “Tetap ada ketentuan yang mengaturnya. Jadi, tetap bisa dikatakan tanggal 19 Agustus, kita mungkin nanti menunggu kajian lebih lanjut untuk tahun depan,” tutur Adi. Muhamad Ridwan
