Jerat Pidana bagi SPBU yang Membantu Penimbunan BBM yang Ilega

MII – Paciran Lamongan – SPBU 54.622.10. berani melayani pembelian BBM Solar Subsidi pada sabtu malam hari pukul 22 :30 tanggal 19 September 2026. Saat salah satu operator SPBU tersebut yang bernama Abdul , ditanya kenapa melayani pembelian dengan drum iya menjawab karena bawa surat rekom padahal sudah jelas di surat rekom tersebut tertera untuk mesin dengan ukuran 5GT dengan pembelanjaan per bulan 2500ltr dan hanya dapat dilakukan1 bulan sekali.

Kenyataan nya di SPBU 54.622.10. ini melayani pembelian nya setiap hari dan dilakukan setiap malam hari. sempat dari team Jurnalist mempertanyakan kenapa kok dilanyani buat pembelian ddengan menggunakan drum di pom bensin ini.operator ( Abdul ) hanya menjawab Saya hanya pekerja pak..yang memberi ijin adalah manager SPBU kami.

Karena sepengelihatan kami bahwa untuk pembelian tersebut tidak sesuai dengan apa sudah ditetapkan di surat rekom yang sudah dikeluarkan oleh dinas kelautan, Akan tetapi yang menjadi pertanyaan kami kenapa dengan surat rekom tersebut melakukan pengisian setiap malam. Besar dugaan kami terkait dengan hal ini SPBU 54.622.10 ada kerjasama dengan oknum penimbun BBM Solar Subsidi dengan Modus menggunakan surat rekom tersebut.

Pasal 18 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (“Perpres 191/2014”) berbunyi:

2. Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dugaan Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Sebelum menguraikan lebih jauh sanksi bagi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum ( “SPBU” ) yang melayani pembelian bahan bakar minyak ( “BBM” ) dengan jeriken dalam jumlah besar, ada perlunya kita ketahui terlebih dahulu ketentuan hukum mengenai jual beli dan penyimpanan BBM itu sendiri.

Di sisi lain, Pasal 53 jo. Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU 22/2001”) kemudian mengatur bahwa:

Setiap orang yang melakukan:

1. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
2. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
3. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
4. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut, pembeli BBM dengan jeriken dengan jumlah banyak dapat diduga melakukan penyimpanan tanpa izin, sehingga dapat dipidana berdasarkan Pasal 53 huruf c UU 22/2001 di atas.

Jerat Hukum Bagi SPBU

Terkait pertanyaan Anda, bagi SPBU yang menjual BBM tersebut sehingga pembeli dapat melakukan penimbunan atau penyimpanan tanpa izin, dapat dipidana dengan mengingat Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( “KUHP” ). Pasal tersebut selengkapnya berbunyi:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan uraian tersebut, jika unsur kesengajaan pada pasal di atas terpenuhi, maka pihak SPBU dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana pembantuan. Mereka dapat dianggap membantu orang lain melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan BBM yang melanggar hukum.

Jika pihak SPBU memenuhi salah satu jenis kesengajaan tersebut, maka dapat dipidana atas pembantuan. Sanksinya diatur dalam Pasal 57 KUHP, yang berbunyi:

1. Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
2. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
3. Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
4. Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Kami berharap kepada pihak PT.Patraniaga dapat melakukan pengontrolan terhadap para pengusaha SPBU di indonesia.menginggat bahwa untuk saat ini BBM Solar Subsidi sudah sangat terbatas kuota nya. create by Team Investigasi mediainformasiindonesia.com