MII – Boyolali – Kesadaran hukum menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan prajurit TNI Angkatan Udara yang profesional, disiplin, dan bertanggung jawab. Hal tersebut menjadi penekanan dalam kegiatan Safari Hukum dan Pola Pembinaan Personel yang digelar Dinas Hukum Angkatan Udara (Diskumau) di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Adi Soemarmo, Rabu (30/6/2026).
Kegiatan tersebut tidak hanya membekali personel dengan pemahaman mengenai aspek hukum dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga memberikan pemahaman tentang pentingnya pola pembinaan prajurit yang dilaksanakan secara terukur, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Komandan Lanud Adi Soemarmo Marsma TNI Henri Ahmad Badawi, S.M., M.M., M.Han., dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Dinas Personel Lanud Adi Soemarmo Kolonel Adm Giri Prasetyo, menyampaikan bahwa Safari Hukum merupakan salah satu upaya penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum seluruh personel TNI Angkatan Udara. “Pemahaman hukum bukan hanya diperlukan ketika menghadapi suatu permasalahan, tetapi jauh lebih penting sebagai landasan dalam setiap pelaksanaan tugas, pengambilan keputusan serta pembinaan personel sehari-hari,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa materi “Perjanjian Kerja Sama dan Pola Pembinaan Prajurit TNI dalam Perspektif Hukum” memiliki relevansi yang erat dengan pelaksanaan tugas personel di satuan. Pemahaman tersebut diperlukan agar setiap bentuk kerja sama maupun pembinaan personel dapat dilaksanakan secara tertib, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, setiap pelaksanaan tugas diharapkan tetap mengedepankan kepentingan organisasi, profesionalisme prajurit, serta prinsip kehati-hatian dalam mengambil setiap keputusan. Sementara itu, Kadiskumau dalam sambutannya yang dibacakan Kasubdis Kermajian Diskumau Kolonel Kum (W) Palupi Rahayu, S.H., M.H., meminta seluruh peserta untuk menyimak dan memahami materi yang disampaikan.
Disampaikan bahwa perjanjian kerja sama bukan sekadar dokumen administratif, melainkan merupakan instrumen hukum yang harus disusun secara cermat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek hukum menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kerja sama berjalan sesuai ketentuan serta memberikan kepastian bagi para pihak.
Dalam pemaparan materi, PS Kasubdis Infokum Diskumau, Mayor Kum Tribowo Hersandi, S.H., M.H., menjelaskan tentang nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, serta pola pembinaan personel. Ia menekankan pentingnya tertib administrasi dalam setiap pelaksanaan kerja sama antara TNI AU dengan mitra kerja.
Menurutnya, pembentukan kerja sama harus memperhatikan dasar hukum, kewenangan, dan kesetaraan para pihak. Selain itu, pelaksanaannya juga perlu berpedoman pada prinsip kemitraan, transparansi, keseimbangan, akuntabilitas, dan itikad baik. Tidak kalah penting, materi mengenai pola pembinaan prajurit turut menyoroti pentingnya pelaksanaan pembinaan yang terukur, aman, dan sesuai ketentuan hukum. Hal ini menjadi bagian dari upaya mencegah terjadinya tindakan kekerasan atau penganiayaan yang menyimpang dari tujuan pembinaan.
Untuk itu, diperlukan pengawasan yang baik dari setiap satuan serta pemahaman yang tepat mengenai batas kewenangan dalam melaksanakan pembinaan. Setiap personel juga dituntut untuk menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kedudukan, pangkat, maupun senioritas.
Melalui Safari Hukum ini, diharapkan terbangun pemahaman yang semakin kuat di kalangan personel Lanud Adi Soemarmo bahwa kepatuhan terhadap hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari profesionalisme prajurit. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan pembinaan personel dapat berjalan secara disiplin, proporsional, dan bertanggung jawab. create by Dony Badak
