MII – Cimahi – 5 November 2026, Persoalan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Pranjani Radja, S.H., M.H., Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi, menilai putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 dan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 perlu dikaji secara serius dari aspek hukum tata negara, HAM, dan kepastian hukum.
Menurut Pranjani, kedua putusan tersebut harus dipahami secara cermat, terutama terkait persoalan dokumen penyetaraan pendidikan dan pemenuhan persyaratan pencalonan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUD 1945 serta Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Ini bukan sekadar polemik politik, tetapi persoalan kepatuhan terhadap konstitusi. Setiap pejabat negara wajib memenuhi persyaratan hukum, dan rakyat berhak memperoleh kepastian atas proses demokrasi,” tegas Pranjani.
Ia menekankan, apabila terdapat bukti dan dasar hukum bahwa persyaratan jabatan tidak terpenuhi, persoalan tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional, bukan melalui tekanan politik atau kesimpulan sepihak.
Pranjani merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Artinya, pemberhentian Wakil Presiden tidak dapat dilakukan secara otomatis hanya berdasarkan putusan MA maupun MK dalam perkara yang berbeda.
Dari perspektif HAM, ia juga mengingatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas kepastian hukum yang adil serta Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengenai tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM.
“Supremasi hukum harus berada di atas kepentingan politik. Jika ada persoalan mengenai persyaratan jabatan Wakil Presiden, jawab secara terbuka, objektif, dan berdasarkan hukum. Jangan biarkan ketidakjelasan hukum menggerus kepercayaan publik terhadap demokrasi,” ujarnya.
Pranjani menegaskan, tujuan penegakan konstitusi bukan menciptakan kegaduhan politik, melainkan memastikan seluruh penyelenggara negara tunduk pada hukum, menjunjung HAM, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, Ungkap
Pranjani Radja, S.H., M.H.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi. create by Dayan Sihombing


