MII-BANDUNG – Hampir satu bulan sejak surat konfirmasi Media Informasi Indonesia dilayangkan pada 19 Oktober 2026, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung belum memberikan jawaban resmi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terkait transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
Pada Jumat (13/11/2026), perwakilan Media Informasi Indonesia mendatangi kantor Disnaker Kota Bandung untuk meminta kejelasan. Dalam pertemuan tersebut, staf sekretariat menyampaikan bahwa surat telah diterima dan didisposisikan ke bagian program, tetapi jawabannya masih dalam proses penyusunan.
Pihak sekretariat juga mengakui belum menghubungi nomor kontak yang tercantum dalam surat konfirmasi.
Persoalan ini semakin penting karena konfirmasi tersebut berkaitan dengan fungsi pengawasan Disnaker terhadap perusahaan, khususnya dugaan pembayaran upah pekerja di bawah ketentuan upah minimum yang berlaku.
Pertanyaan mendasarnya, sejauh mana pengawasan Disnaker Kota Bandung terhadap perusahaan yang diduga tidak memenuhi hak normatif pekerja? Berapa perusahaan yang telah diperiksa dan bagaimana tindak lanjut atas dugaan pelanggaran tersebut?
Media Informasi Indonesia menegaskan bahwa surat konfirmasi merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Kini, publik menunggu jawaban Kepala Disnaker Kota Bandung. Jangan sampai transparansi dan akuntabilitas hanya menjadi slogan, sementara pertanyaan media yang berkaitan dengan kepentingan pekerja justru belum mendapatkan jawaban resmi.
Media Informasi Indonesia tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sebelum persoalan ini ditindaklanjuti melalui pemberitaan berikutnya. create by Dayan Sihombing




