MII – Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tengah menyiapkan serangkaian kebijakan strategis untuk mengubah wajah Jawa Barat. Kebijakan itu mulai dari penataan estetika bangunan bersejarah hingga revolusi sistem perpajakan melalui wacana jalan berbayar.
Jaga Marwah Istana dan Gedung Bersejarah
Dalam kunjungan kerja ke Istana Kepresidenan Cipanas, Cianjur, Dedi menyoroti maraknya pembangunan hotel dan gedung komersial yang mengabaikan estetika di sekitar objek vital negara.
Ia menegaskan segera mengeluarkan Peraturan Gubernur ( Pergub ) untuk mengatur radius dan tinggi bangunan. “Nanti saya buatkan Pergub-nya. Harus ada batasan radius, tidak boleh ada bangunan yang ketinggiannya melebihi istana atau desainnya merusak pandangan.”
“Ini demi menjaga marwah situs sejarah kita, seperti di Cipanas maupun Gedung Sate,” tegas Dedi. Tak hanya soal visual, Dedi juga menaruh perhatian pada kelestarian lingkungan sekitar istana. Ia berjanji mengerahkan petugas PSDA Provinsi untuk membersihkan Sungai Cisabuk dan Sungai Jalimun dari sampah rumah tangga secara rutin guna mencegah kerusakan pintu air istana.
Hapus Pajak Kendaraan, Ganti Jalan Berbayar
Langkah mengejutkan lainnya disampaikan Dedi dalam rapat paripurna di DPRD Jawa Barat, Selasa (12/5/26).
Ia mewacanakan penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) dan menggantinya dengan skema jalan berbayar (ERP) di ruas jalan milik provinsi. Dedi mengklaim sistem ini jauh lebih adil karena masyarakat hanya membayar saat menggunakan fasilitas jalan.
“Pajak kendaraan bermotor dihilangkan, diganti dengan jalan berbayar. Mobil yang dipakai dan tidak dipakai bayar pajaknya sama ( saat ini ). Kalau jalan berbayar, siapa yang menggunakan jalan provinsi, dia yang bayar,” jelasnya.
Transformasi Infrastruktur Digital
Namun, Dedi menegaskan bahwa sebelum kebijakan ini diimplementasikan, seluruh jalan provinsi wajib memenuhi standar kualitas yang setara dengan jalan tol.
Sistem pembayarannya pun direncanakan menggunakan teknologi digital otomatis tanpa transaksi manual. “Ini baru sebatas wacana dan masih dalam tahap kajian akademik. Kita libatkan pakar transportasi hingga Bapenda. Prinsipnya, kualitas jalan harus ditingkatkan dulu sebelum rakyat membayar,” pungkasnya. create by Dayan Sihombing
