MII – Gresik – Harapan ratusan kader Tim Pendampingan Keluarga ( TPK ) di Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, untuk menikmati kenaikan insentif pada tahun anggaran 2026 ini terpaksa harus tertunda. Kebijakan efisiensi anggaran ketat yang tengah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten ( Pemkab ) Gresik berimbas pada belum bisa direalisasikannya peningkatan honor kader yang sebelumnya gencar diperjuangkan oleh jajaran DPRD.
Mandeknya realisasi kesejahteraan tersebut mengemuka dan menjadi sorotan utama dalam agenda monitoring dan evaluasi ( Monev ) hasil pendampingan kader TPK Kecamatan Balongpanggang, yang digelar pada Jumat (12/6/26). Dalam forum tersebut, para kader blak-blakan menumpahkan keluh kesah serta aspirasi terkait minimnya dukungan operasional yang mereka terima selama berjibaku di lapangan.
Untuk diketahui, total terdapat 268 kader yang mengabdi di wilayah Kecamatan Balongpanggang dengan nominal honor yang relatif sangat terbatas. Rinciannya, sebanyak 123 kader TPK hanya menerima honor pokok sebesar Rp 170 ribu per bulan ditambah tunjangan pulsa Rp 50 ribu. Sementara itu, 145 kader Institusi Masyarakat Pedesaan ( IMP ) bernasib lebih memprihatinkan dengan hanya menerima honor Rp 60 ribu per bulan yang sistem pencairannya dirapel setiap tiga bulan sekali.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik, Pondra Priyo Utomo, mengungkapkan bahwa secara kelembagaan legislatif sebenarnya telah berupaya mendongkrak nilai insentif tersebut dalam pembahasan anggaran daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ).
“Fokus kami di Komisi IV sebelum adanya gelombang kebijakan efisiensi daerah sebenarnya sempat memplot kenaikan honor, contohnya untuk kader IMP yang semula Rp50 ribu mau kita naikkan menjadi Rp 100 ribu. Namun, karena kondisi fiskal daerah mengharuskan adanya efisiensi anggaran secara menyeluruh, rencana kenaikan tersebut akhirnya belum bisa dieksekusi,” bentang Pondra Priyo Utomo, Senin (15/6/26).
Politisi senior dari Fraksi PKB ini menjelaskan, reposisi kebijakan anggaran memaksa pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana pada program – program pembangunan fisik berskala mendesak. Di antaranya mencakup pemeliharaan jalan poros desa ( JPD ) yang rusak serta pembiayaan program bedah Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) bagi warga miskin. Meski begitu, dewan menilai performa kader TPK tidak boleh kendor karena memegang peran sangat strategis dalam menyukseskan program nasional.
Senada dengan itu, Anggota Komisi IV DPRD Gresik dari Fraksi PAN, Sudadi, memaparkan bahwa para kader merupakan struktur paling vital sekaligus ujung tombak pertahanan daerah dalam mendiseminasikan edukasi pola makan sehat, pemenuhan gizi ibu hamil, hingga pemanfaatan bahan pangan lokal untuk menekan laju stunting.
“Pencegahan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan butuh kolaborasi total. Wilayah yang masih membutuhkan perhatian khusus menuju target zero stunting harus disokong penuh, termasuk pemenuhan kesejahteraan para kader yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi masyarakat bawah,” tegas Sudadi.
Tugas berat para kader kian kentara mengingat Kecamatan Balongpanggang masih mencatatkan rapor merah penyebaran stunting. Berdasarkan data mutakhir, tercatat ada 141 kasus stunting yang tersebar di wilayah tersebut, dengan konsentrasi sebaran tertinggi berada di Desa Pacuh, Desa Balongpanggang, Desa Pinggir, dan Desa Babatan.
Politisi asal daerah pemilihan ( dapil ) setempat ini memastikan, seluruh butir aspirasi, keluhan, maupun usulan konkret yang mengemuka dalam Monev kali ini tidak akan menguap begitu saja. Pihaknya berkomitmen akan membawa berkas tuntutan kader ini ke tingkat kabupaten untuk dijadikan materi perdebatan resmi dalam rapat kerja ( Raker ) bersama dinas teknis terkait. create by Basuki Rahmad
