MII – Cimahi – Persoalan pengelompokan desil masyarakat dan ketepatan sasaran bantuan sosial menjadi perhatian serius DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi. Isu tersebut mengemuka dalam audiensi jajaran DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi dengan Pemerintah Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Rabu (9/9/2026).
Audiensi yang berlangsung di Kantor Kelurahan Citeureup itu tidak sekadar membahas silaturahmi, tetapi menjadi ruang untuk menyerap langsung berbagai persoalan pelayanan publik yang dirasakan masyarakat, khususnya terkait data dan pengelompokan desil yang menjadi salah satu dasar dalam penentuan penerima berbagai program bantuan sosial.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi, Pranjani Radja, S.H., M.H., hadir didampingi Bendahara DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi sekaligus Ketua Komisi I DPRD Kota Cimahi, Freddy Siagian, Wakil Sekretaris Indri Andayani, serta Wakil Bendahara Drs. Daniel Suharto.
Rombongan diterima langsung Lurah Citeureup, Dian Rizky Pratama, S.STP., M.Si., bersama jajaran perangkat Kelurahan Citeureup.
Desil Jadi Sorotan Pranjani mengatakan, persoalan pengelompokan desil menjadi salah satu perhatian karena pihaknya menerima sejumlah aduan masyarakat yang merasa resah dengan kondisi data sosial ekonomi yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi warga di lapangan.
Menurutnya, persoalan tersebut penting mendapat perhatian karena pengelompokan desil dapat berkaitan dengan penentuan sasaran sejumlah program bantuan sosial.
“Banyak aduan masyarakat Kota Cimahi yang resah akibat tata kelola pengelompokan desil bagi masyarakat yang tidak mampu. Akibatnya masih ditemukan persoalan terkait ketepatan sasaran bantuan,” ujar Pranjani.
Karena itu, PDI Perjuangan Kota Cimahi mendorong agar setiap persoalan yang muncul di masyarakat dapat diidentifikasi dan dikomunikasikan dengan pihak terkait sehingga tidak berujung pada warga yang seharusnya membutuhkan bantuan justru tidak memperoleh haknya.
Pos Aduan Rakyat Jadi Kanal Pengaduan
Untuk memperkuat penyerapan aspirasi, DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi akan mengoptimalkan Pos Aduan Rakyat sebagai wadah masyarakat menyampaikan berbagai keluhan pelayanan publik.
Pos tersebut akan memanfaatkan struktur organisasi partai mulai dari tingkat DPC, PAC, Ranting hingga Anak Ranting di tingkat RW.
Setiap pengaduan yang diterima akan diinventarisasi dan ditindaklanjuti sesuai substansi persoalannya. Jika berkaitan dengan persoalan hukum dan advokasi, penanganannya akan dikoordinasikan dengan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Kota Cimahi.
Sementara persoalan yang membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah akan ditempuh melalui komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait.
“Pemerintahan yang baik dapat terwujud apabila komunikasi dan kolaborasi dalam pelayanan publik menjadi tanggung jawab bersama,” kata Pranjani.
Ia menegaskan, komitmen tersebut tidak hanya menyasar persoalan desil dan bantuan sosial. PDI Perjuangan Kota Cimahi juga membuka ruang aspirasi masyarakat terkait persoalan hukum, sosial, pendidikan, kesehatan, kependudukan hingga lingkungan.
Kenalkan Struktur Ranting dan Bangun Sinergi
Dalam kesempatan tersebut, DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi juga memperkenalkan jajaran Pengurus Ranting PDI Perjuangan Kelurahan Citeureup kepada pemerintah kelurahan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara struktur partai di tingkat kewilayahan dengan pemerintah kelurahan dalam menyerap serta menyampaikan aspirasi masyarakat.
Pengurus Ranting PDI Perjuangan Kelurahan Citeureup terdiri dari Achmad Rachmat sebagai Ketua; Nova Yuli Aulia Wakil Ketua I; Endang Supriati Wakil Ketua II; Yarida Gardiana Wakil Ketua III; Tutun Hidayat Wakil Ketua IV; Agung Wakil Ketua V; Mas Jaja Wakil Ketua VI; Elah Sofiah Sekretaris; dan Juwita Sentia Dewi sebagai Bendahara.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Cimahi Utara sekaligus Anggota DPRD Kota Cimahi, Moch Dani Daniswara, S.Pd., serta Wakil Ketua PAC Cimahi Utara, Lilis.
Lurah Citeureup Apresiasi Langkah PDI Perjuangan
Lurah Citeureup, Dian Rizky Pratama, mengapresiasi audiensi yang dilakukan jajaran DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi.
Menurut Dian, pertemuan tersebut menjadi langkah positif dalam membangun komunikasi antara pemerintah kelurahan dengan berbagai unsur masyarakat.
“Terima kasih atas niat baik PDI Perjuangan yang datang secara langsung ke kantor kelurahan untuk membicarakan kebutuhan dan persoalan masyarakat,” ujar Dian.
Dian menilai, komunikasi dan sinergi diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Terlebih, persoalan desil dan bantuan sosial merupakan hal yang cukup sering menjadi perhatian masyarakat di wilayah Citeureup.
Ia juga mengapresiasi kegiatan tersebut karena menjadi salah satu bentuk silaturahmi dan sinergisitas antara partai politik dengan pemerintah kewilayahan.
“Ini baru pertama kali ada kegiatan dan program silaturahmi seperti ini dari partai. Kami berharap sinergisitas ini dapat terus berjalan untuk bersama-sama melayani masyarakat,” katanya.
Dian menambahkan, di tengah keterbatasan personel dan kondisi efisiensi, komunikasi serta kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi penting agar persoalan masyarakat dapat ditangani secara lebih maksimal.
Dalam audiensi tersebut, Dian didampingi Aminullah, S.Hut.T. selaku Plt. Sekretaris Kelurahan Citeureup; Endri Deskori, S.Si. selaku Kasi Pemerintahan dan Ketertiban Umum; Amilah Hasanah, S.H., M.A.P. selaku Kasi Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Sosial; serta Achmad Faisal, S.STP., M.Si. selaku Kasi Sarpras.
Audiensi Bakal Menyasar Kelurahan Lain
Pranjani menegaskan, kegiatan tersebut tidak akan berhenti di Kelurahan Citeureup.
DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi berencana melakukan audiensi serupa ke sejumlah kelurahan lainnya. Tujuannya, menyerap secara langsung persoalan masyarakat sekaligus membangun komunikasi dengan pemerintah di tingkat kewilayahan.
“Ini akan kami lakukan ke setiap kelurahan di Cimahi. Kami ingin menunjukkan bahwa PDI Perjuangan tetap setia hanya untuk rakyat,” tegas Pranjani.
Dengan demikian, audiensi di Citeureup menjadi langkah awal untuk memperkuat Pos Aduan Rakyat, mendorong penyelesaian persoalan desil dan ketepatan sasaran bantuan, sekaligus membangun pola komunikasi yang lebih terbuka antara masyarakat, pemerintah kewilayahan dan berbagai unsur masyarakat di Kota Cimahi. create by
Dayan Sihombing
