MII – Jakarta Selatan – Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, membantah keras narasi viral di media sosial yang mengklaim Ketua DPR RI Puan Maharani akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Pihak PDIP menilai unggahan tersebut merupakan bentuk disinformasi dan upaya terorganisir untuk memojokkan Puan serta partai di tengah proses persidangan gugatan ijazah di Mahkamah Konstitusi (MK).
Deddy menegaskan bahwa persidangan di MK merupakan persoalan hukum murni antara pihak penggugat dan tergugat tanpa ada kaitan maupun kepentingan dari PDIP. Menurutnya, pembuktian keabsahan ijazah merupakan hal sederhana secara hukum yang seharusnya dijawab dengan fakta di persidangan tanpa perlu memunculkan drama atau politisasi narasi di ruang publik.
PDIP juga mencurigai adanya upaya pembentukan narasi tersebut untuk mengalihkan isu hukum yang sedang berjalan sekaligus menarik simpati masyarakat. Pihaknya mengimbau agar proses hukum konstitusional di Mahkamah Konstitusi tidak dicemari oleh informasi yang tidak benar dan menyesatkan.
Menurut Anda bagaimana? Apakah dinamika narasi di media sosial dapat memengaruhi fokus isu hukum yang sedang disidangkan di MK?. create by Rahmat Tri Handoko
