MII – Pemalang Jateng- Pelaksanaan proyek pengaspalan jalan di Desa Kecepit, RT 02/RW 03, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, menjadi sorotan setelah awak media informasi Indonesia menemukan sejumlah kejanggalan dalam pengerjaan di lapangan.

Dalam pemantauannya, awak media mendapati bahwa pekerjaan pengaspalan tersebut belum dilengkapi informasi yang jelas mengenai sumber anggaran maupun instansi atau pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Saat dikonfirmasi, sejumlah pekerja di lokasi tidak dapat memberikan penjelasan mengenai asal-usul anggaran proyek tersebut. Kondisi ini menyulitkan awak media untuk melakukan konfirmasi secara berjenjang kepada pihak terkait.

Pada 3 November 2026, awak media mendokumentasikan kegiatan pengaspalan jalan tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan visual di lokasi, terdapat bagian pekerjaan yang diduga tidak menggunakan lapisan pondasi agregat (LPA) atau lapisan pondasi jalan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Apabila benar pekerjaan tersebut dilaksanakan tanpa lapisan pondasi yang dipersyaratkan dalam perencanaan teknis, hal itu perlu menjadi perhatian serius karena dapat memengaruhi mutu dan ketahanan konstruksi jalan.

Selain persoalan teknis, transparansi penggunaan anggaran juga menjadi hal yang perlu diperjelas. Pemerintah Desa Kecepit diharapkan dapat memberikan informasi mengenai sumber pendanaan, nilai anggaran, pelaksana kegiatan, serta dokumen perencanaan dan spesifikasi teknis pekerjaan tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) memiliki peran penting dalam proses pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, pengawasan dan pemantauan terhadap pekerjaan perlu dilakukan agar pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan, ketentuan administrasi, dan standar teknis.

Adapun sejumlah regulasi yang menjadi dasar perhatian dalam persoalan ini antara lain:

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pengelolaan keuangan desa.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
  3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan desa.

Atas temuan tersebut, Pemerintah Desa Kecepit, khususnya kepala desa dan TPK, diharapkan segera memberikan klarifikasi secara terbuka. Pihak kecamatan maupun instansi terkait juga diharapkan dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan, baik dari sisi administrasi anggaran maupun kesesuaian spesifikasi teknis.

Media informasi Indonesia akan terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi yang berimbang dan memastikan penggunaan anggaran pembangunan desa berjalan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. create by Sodik Erfaudin