MII – Purwakarta – Setelah menuai sorotan dan memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat Kecamatan Bojong, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purwakarta akhirnya angkat bicara terkait polemik pergantian petugas lapangan Sensus Ekonomi 2026 yang sempat dianggap tidak transparan.
Isu yang berkembang di masyarakat bahkan memunculkan dugaan adanya “amputasi” proses rekrutmen hingga permainan penempatan petugas. Namun BPS menegaskan, pergantian tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan manipulasi atau intervensi pihak tertentu, melainkan murni akibat kondisi darurat kesehatan petugas yang telah dinyatakan lolos seleksi.
Kepala BPS Kabupaten Purwakarta, Heri, menegaskan bahwa seluruh tahapan rekrutmen hingga pergantian petugas telah berjalan sesuai aturan yang ditetapkan BPS Pusat.
“Kami bekerja berdasarkan regulasi nasional. Tidak ada penggantian secara sembarangan. Petugas yang menggantikan berasal dari daftar cadangan resmi yang telah lolos seluruh tahapan seleksi,” tegas Heri saat memberikan klarifikasi, Senin (15/6/2026).
Menurut Heri, polemik yang berkembang berpotensi menimbulkan persepsi keliru terhadap integritas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang merupakan program strategis nasional.
Sementara itu, Penanggung Jawab Rekrutmen Mitra Statistik BPS Purwakarta, Santi, membeberkan kronologi pergantian petugas yang menjadi sorotan warga.
Ia menjelaskan bahwa petugas lapangan yang sebelumnya ditugaskan di Kecamatan Bojong mengalami kondisi kesehatan serius pada hari pertama pelatihan. Petugas tersebut dilaporkan muntah darah dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit sehingga tidak memungkinkan melanjutkan tugas lapangan.
“Petugas utama mengalami muntah darah dan harus opname. Karena tugas sensus tidak bisa ditunda, posisi tersebut langsung diisi oleh peserta cadangan yang memang sudah dinyatakan lulus seleksi dan memiliki surat tugas resmi,” jelas Santi.
Ia menambahkan, seluruh calon petugas, termasuk peserta cadangan, telah melalui proses seleksi berbasis digital melalui aplikasi SOBAT BPS dengan persyaratan ketat, mulai dari usia, domisili, hingga kemampuan teknologi informasi.
Menanggapi isu yang menyebut adanya mobilisasi personel maupun pengiriman kendaraan BPS untuk kepentingan pergantian petugas, Santi membantah tegas kabar tersebut.
“Pergantian ini murni karena alasan medis. Tidak ada pengiriman dua mobil anggota BPS sebagaimana yang sempat beredar di masyarakat. Informasi itu tidak benar dan perlu diluruskan,” ujarnya.
Klarifikasi ini sekaligus menjadi jawaban atas keresahan sebagian warga Bojong yang mempertanyakan transparansi pelaksanaan sensus di wilayah mereka. BPS mengakui minimnya informasi pada awal kejadian telah memicu berbagai asumsi dan spekulasi yang berkembang di masyarakat.
Untuk mencegah kesalahpahaman serupa, BPS Purwakarta berjanji akan membuka ruang komunikasi yang lebih aktif dengan masyarakat selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung.
“Kami ingin masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Sensus Ekonomi merupakan agenda penting negara yang hasilnya menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan. Kami berharap masyarakat dapat mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pendataan ini,” pungkas Heri.
Meski klarifikasi resmi telah disampaikan, perhatian publik terhadap proses rekrutmen dan pengawasan petugas sensus di lapangan diperkirakan masih akan terus berlanjut. Transparansi dan keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap validitas data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026.create by Dayan Sihombing & Irwan Dikwi
