MII – Pekanbaru – Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan ( karhutla ) melalui Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla 2026 yang digelar di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Provinsi Riau.
Apel tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ( Menko Polkam ) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan pencegahan karhutla dilakukan lebih dini, terkoordinasi, dan efektif.
Menko Polkam mengatakan apel kesiapsiagaan merupakan wujud nyata komitmen negara dalam melindungi masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan. “Apel kesiapsiagaan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan wujud nyata kehadiran dan keseriusan negara dalam melindungi masyarakat serta lingkungan,” ujar Djamari.
Ia menekankan kesiapsiagaan menjadi faktor kunci dalam pengendalian karhutla. Kecepatan respons dan koordinasi antarinstansi dinilai menentukan apakah kebakaran dapat dikendalikan sejak dini atau berkembang menjadi bencana besar.
Menurutnya, persoalan karhutla tidak hanya menyangkut keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan reputasi Indonesia di mata dunia. “Karhutla bukan hanya soal keselamatan wilayah dan kesehatan masyarakat, tetapi juga menyangkut nama baik bangsa di hadapan dunia,” ungkapnya.
Dalam amanatnya saat apel, Menko Polkam menyoroti berbagai langkah mitigasi yang telah disiapkan pemerintah, mulai dari modifikasi cuaca, water bombing, patroli udara dengan helikopter, hingga pengelolaan tinggi muka air pada kanal dan parit di lahan gambut.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan alam. “Alam akan bereaksi sesuai dengan aksi yang kita lakukan. Jika kita memperlakukan alam dengan baik, maka alam juga akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupan kita,” kata Djamari.
Menko Polkam juga menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan karhutla membutuhkan kerja bersama dari seluruh pihak. “Target kita bukan sekadar memadamkan api, tetapi menekan kejadian karhutla serendah mungkin. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” paparnya.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla, mulai dari pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, relawan, hingga masyarakat.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa luas kebakaran hutan dan lahan pada 2025 berhasil ditekan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024, luas karhutla tercatat mencapai 376.805 hektare, sedangkan pada 2025 turun menjadi 359.619 hektare. “Penurunan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh pihak, baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah,” ujarnya.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menambahkan selama tujuh tahun terakhir sejak 2019, Indonesia berhasil mencegah terjadinya karhutla berskala besar, termasuk saat menghadapi fenomena El Nino pada 2023. Menurutnya, pada 2026 pemerintah akan memperkuat penanganan terintegrasi di enam provinsi prioritas, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
“Dari enam provinsi prioritas, baru Riau yang sudah meminta bantuan pemerintah pusat hingga Maret ini,” ucap Suharyanto.
Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa kondisi iklim Indonesia pada 2026 diperkirakan berada dalam fase ENSO netral, sehingga tidak terjadi fenomena El Nino maupun La Nina.
Meski demikian, curah hujan diprediksi sedikit lebih rendah dari rata-rata normal, sehingga potensi kekeringan dan karhutla tetap perlu diantisipasi, terutama pada puncak musim kemarau Juni hingga Agustus. Sebagai langkah mitigasi dini, pemerintah juga telah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca guna meningkatkan curah hujan dan kelembapan lahan di wilayah rawan karhutla. create by Dony Badak
