MII – Gresik – Pemerintah Kabupaten ( Pemkab ) GRESIK resmi menyerahkan bantuan renovasi 35 unit rumah layak huni ( RLH ) bagi masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR ) di Desa Pulopancikan, Kecamatan Kota. Sekdakab Gresik Achmad Washil mengatakan, bahwa bantuan itu merupakan bagian dari program percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem sekaligus penataan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Gresik.
“Saya sudah melihat langsung rumah-rumah warga yang sebelumnya sering bocor dan tergenang saat hujan. Sekarang rumahnya sudah lebih aman, sehat, dan nyaman ditempati,” kata Washil, Sabtu 23 Mei 2026.
Dirinya menjelaskan, bahwa program RLH tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan korporasi. Khususnya dalam mendukung program nasional penyediaan tiga juta rumah.
Memang, Pulopancikan menjadi salah satu kawasan prioritas revitalisasi permukiman sejak 2017. Berbagai program pembenahan pun telah dilakukan bertahap di desa yang masuk kawasan heritage Gresik tersebut.
Pembenahan yang dilakukan pemerintah itu meliputi pembangunan drainase, jalan lingkungan, sanitasi, akses air bersih, pengelolaan limbah, hingga penataan bangunan dan persampahan. “Pulopancikan ini kawasan strategis sekaligus kawasan heritage. Karena itu, penataannya tidak hanya memperbaiki rumah warga, tetapi juga menjaga wajah kawasan bersejarah Gresik agar lebih tertata dan layak,” tuturnya.
Pemkab Gresik juga memperoleh dukungan pemerintah pusat, berupa pembangunan rumah pompa untuk mengurangi dampak genangan rob di kawasan tersebut. Meski begitu, tantangan rumah tidak layak huni diakui Washil masih terjadi di kawasan lain.
Saat ini masih terdapat hampir 5.000 unit RTLH yang masuk dalam basis data kemiskinan ekstrem desil 1 dan desil 2. Pada tahun 2026, DCKPKP telah mendata sekitar 647 unit rumah prioritas. Dari jumlah tersebut, sedikitnya 246 unit telah direncanakan untuk ditangani melalui PAPBD 2026, sementara 401 unit lainnya akan dilanjutkan pada APBD 2027.
Sementara itu, Kepala Bappeda Gresik, Edy Hadi Siswoyo menjelaskan, pembangunan 35 unit RLH di Pulopancikan menelan anggaran sekitar Rp1,25 miliar yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility ( CSR ) PT SMF Tahun Anggaran 2025.
Proses pembangunan dilakukan selama empat bulan atau 120 hari kalender dengan konsep swakelola berbasis partisipasi masyarakat. Rata-rata bantuan yang didapat yakni sebesar Rp35,9 juta per rumah.
“Program ini melibatkan Badan Keswadayaan Masyarakat ( BKM ) dan Kelompok Swadaya Masyarakat ( KSM ). Jadi warga ikut terlibat dalam proses pembangunan, sehingga tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab bersama di lingkungan tempat tinggalnya,” terang Edy.
Setelah rumah permukaan lantai rumahnya dibuat semakin tinggi, Titik (60), salah satu penerima bantuan mengaku merasa lebuh tenang. Sebab, tempat tinggalnya tidak lagi terancam kebanjiran saat hujan turun. “Sekarang rumahnya sudah ditinggikan jadi tidak banjir lagi. Alhamdulillah sekarang juga sudah punya tembok sendiri, tidak menempel lagi dengan rumah sebelah,” tuturnya. create by Basuki Rahmad
