MII – Surabaya – Libur sekolah tahun ajaran 2026 tak hanya menghentikan aktivitas belajar mengajar, tetapi juga berdampak pada operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis ( MBG ). Seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG ), termasuk di Surabaya, menghentikan sementara kegiatan produksi makanan hingga sekolah kembali aktif pada pertengahan Juli.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi ( KPPG ) Surabaya, Kusmayanti, mengatakan penghentian operasional dilakukan sesuai Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026. Selama masa libur, seluruh layanan MBG dihentikan, termasuk penyaluran makanan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Menurutnya, masa jeda ini dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi administrasi dan pembenahan sarana prasarana dapur SPPG oleh masing-masing mitra. “Seluruh operasional diliburkan sesuai surat edaran. Ini menjadi kesempatan bagi kami untuk melakukan evaluasi data, administrasi, sekaligus memberikan waktu kepada mitra memperbaiki fasilitas dapur,” ujar Kusmayanti, Jumat, 3 Juli 2026.
Ia menjelaskan, penghentian operasional berlangsung mengikuti kalender akademik, yakni sejak 22 Juni hingga 10 Juli 2026. Dapur MBG dijadwalkan kembali beroperasi pada 13 Juli bersamaan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar. Namun, di balik penghentian sementara tersebut, para mitra dapur mengaku menghadapi berbagai konsekuensi. Mitra SPPG Pradah Kalikendal, Sri Yuliani, mengatakan seluruh aktivitas memasak dihentikan dan sekitar 40 relawan serta pekerja harian diliburkan tanpa menerima upah.
Hanya sejumlah staf ahli dan petugas keamanan yang tetap bekerja untuk menjaga operasional dasar dapur selama masa libur. “Yang tetap masuk hanya staf ahli dan petugas keamanan. Sementara relawan dan pekerja harian semuanya libur, sehingga tidak ada penghasilan selama dapur tidak beroperasi,” ungkapnya.
Yuli mengungkapkan, penghentian operasional juga membuat mitra kehilangan pendapatan insentif harian yang selama ini digunakan untuk menopang biaya operasional dan pengembalian investasi dapur. Padahal, sejumlah biaya seperti sewa bangunan tetap harus dibayarkan meski dapur tidak digunakan.
“Ya rugi lumayan banyak, karena kami tetap membayarkan biasa sewa. Pendapatan tentu menurun juga, biasanya per hari 6 juta. Tinggal dikalikan hari libur, kalau hari libur 12 hari berarti 6 juta x 12 total 72 juta,” jelas Yuli. Selain persoalan keuangan, ia menilai dampak terbesar justru dirasakan para relawan. Menurutnya, sebagian besar pekerja merupakan ibu rumah tangga dan warga lanjut usia yang mengandalkan pekerjaan di dapur MBG untuk membantu ekonomi keluarga.
Ia khawatir jika masa libur berlangsung cukup lama, para pekerja akan memilih mencari pekerjaan lain dan enggan kembali saat operasional dimulai lagi. Karena itu, Yuli berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap setiap kebijakan yang berkaitan dengan operasional MBG, termasuk mempertimbangkan dampaknya terhadap mitra dan tenaga kerja di lapangan sebelum aturan diterapkan.
Yuli berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi lebih komprehensif terhadap setiap kebijakan yang diterapkan dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, perubahan regulasi sebaiknya disertai kajian mengenai dampaknya terhadap mitra, relawan, maupun keberlangsungan operasional di lapangan. “Pemerintah perlu melihat dampaknya secara menyeluruh sebelum membuat kebijakan. Jangan sampai regulasi berubah-ubah sehingga menyulitkan mitra yang menjalankan program di lapangan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, dapur SPPG Pradah Kalikendal yang dikelola Yayasan Citra Desa Mandiri sendiri selama ini melayani kebutuhan makan bergizi bagi lebih dari 2.150 siswa dari 13 sekolah jenjang SD, SMP hingga SMA di wilayah Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya. create by Abdul Ghofar
