MII – Jakarta – Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak ( BBM ) bersubsidi di tengah tekanan krisis energi global dinilai bukan tanpa konsekuensi. Pengamat politik, Nurul Fatta, melihat langkah tersebut lebih sebagai upaya mengulur tekanan fiskal negara ketimbang solusi jangka panjang. “BBM itu bukan sekadar komoditas ekonomi, tapi juga komoditas politik yang sangat sensitif karena langsung menyentuh kehidupan masyarakat,” ujarnya kepada RMOL, Senin, 6 April 2026.
Menurutnya, kebijakan menahan harga BBM memang dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus meredam potensi gejolak sosial dalam waktu dekat. Pasalnya, kenaikan harga BBM hampir selalu berdampak langsung terhadap inflasi dan berpotensi memicu protes publik. Namun di sisi lain, beban subsidi energi yang terus dipertahankan berisiko memperlebar tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ).
Fatta menilai pemerintah saat ini berada dalam posisi dilematis antara menjaga stabilitas sosial dan menghadapi realitas kemampuan fiskal. “Ini lebih pada strategi menunda risiko. Pemerintah seperti sedang mencari waktu yang paling tepat untuk mengambil keputusan yang secara ekonomi perlu, tapi secara politik tidak populer,” jelasnya.
Ia pun menekankan, persoalan utama bukan lagi soal ada atau tidaknya kenaikan harga BBM, melainkan soal momentum. “Cepat atau lambat tekanan fiskal akan memaksa pemerintah mengambil keputusan. Tinggal kapan waktu yang dianggap paling aman secara politik,” pungkasnya. create Yulianto
